BANDAR LAMPUNG - Para kepala sekolah selaku penyelenggara dan pelaksana Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK di Provinsi Lampung berharap oknum pejabat, dewan, juga LSM tidak merecoki SPMB melalui titipan-titipan.
Baik itu sebagai orang tua maupun famili calon siswa agar bisa diterima pada sekolah tertentu namun tanpa melalui prosedur sebagaimana sudah diatur dalam juknis SPMB.
Sehingga, SPMB bisa terlaksana sesuai juknis dan prinsipnya. Yaitu objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tanpa diskriminatif.
Hal ini terungkap dalam diskusi pendidikan bertema SPMB yang Berkeadilan yang digagas Forum Pemuda Peduli Pendidikan di Kampus Darul Fattah, Jalan Panglima Polim, Segala Mider, Tanjungkarang Barat, Senin (27/4/2026).
"Jadi, SPMB ini harus no jastip dan no titp sehinhga bisa terlaksana sebagaimana mestinya," ungkap salah satu kepala sekolah menanggapi pemaparan para panelis diskusi yang dimoderatori Ahmad Thohamudin tersebut.
Para panelis diskusi sendiri antara lain perwakilan dari Komisi V DPRD Provinsi Lampung Deni Ribowo, A. Burhanuddin HB (Dewan Pendidikan Lampung), Bambang Irawan (BPMP Lampung), Azah Rawan Sangun (Kabid SMA Disdikbud Lampung), Hendra Putra (Sekretaris MKKS SMA), Armina (Ketua MKKS SMK).
Sementara dalam pemaparannya, Deni Ribowo menegaskan sistem SPMB di Lampung sudah sesuai dengan juklak dan juknis. Ia pun mencontohkan kasus nyata dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung saja pada PPDB (kini SPMB) tahun sebelumnya tidak memaksakan diri masuk sekolah negeri karena tidak memenuhi syarat dan akhirnya legawa menyekolahkan anaknya ke SMA swasta.
"Saya tegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi praktik titip-menitip siswa. Bahkan untuk keluarga pejabat sekalipun. Sistem SPMB di Lampung sudah sangat ketat," tegas Deni.
Senada dengan Deni, Kabid Pembinaan SMA Disdikbud Lampung Azah Rawan Sangun. Ia juga mengaku jika tidak memaksakan diri agar anaknya masuk ke SMA negeri. ”Anak saya sendiri masuknya ke sekolah swasta,” ucapnya.
Adapun A. Burhanuddin HB mengapresiasi diskusi SPMB yang Berkeadilan yang digagas Forum Pemuda Peduli Pendidikan ini sangat baik. Terlebih pada praktiknya selama ini banyak problema pada SPMB yang justru tidak beradilan.
Seperti banyak anak-anak pejabat yang bisa masuk SMA negeri unggul jalur zonasi di Bandarlampung padahal awal domisilinya bukan di Bandar Lampung.
"Karena itu, mari kita sama-sama sosialisasikan bahwa SPMB kini bukan seperti itu. SPMB ini dijamin berkeadilan yang sebenarnya. Tidak ada titipan dan mari kita hilangkan paradigma tersebut," tandas Burhanuddin seraya berharap mulai operator hingga pihak pimpinan satuan pendidikan selaku panitia pelaksana betul-betul berkomitmen mewujudkan SPMB yang berkeadilan.
