BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mencatat tren positif dalam upaya
penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan di daerah ini kembali mengalami penurunan
berdasarkan data terbaru.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengungkapkan capaian tersebut saat membuka Rakor Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se-Provinsi Lampung Tahun 2026 di gedung
Pusiban, kompleks kantor Gubernur Lampung, Senin (29/6).
Dalam kesempatan itu, Jihan meminta seluruh TKPKD provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat
koordinasi dan sinergi agar tren penurunan angka kemiskinan dapat dipertahankan.
Berdasarkan data September 2025, persentase penduduk miskin di Lampung tercatat sebesar 9,66
persen atau sekitar 860,13 ribu jiwa. Jumlah tersebut menurun 0,34 persen poin atau sekitar 26,89 ribu
orang dibandingkan Maret 2025.
Meski demikian, Jihan menegaskan capaian tersebut harus terus dijaga melalui penguatan koordinasi
antarperangkat daerah bersama pemerintah kabupaten/kota.
"Untuk itu saya meminta TKPKD kabupaten/kota segera mengevaluasi sejauh mana keberhasilan
program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan," ujarnya.
Jihan menjelaskan, pemerintah telah menetapkan tiga strategi utama penanggulangan kemiskinan
ekstrem sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yakni meningkatkan
pendapatan masyarakat, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, serta mengurangi jumlah
kantong-kantong kemiskinan.
Menurutnya, ketiga strategi tersebut harus dilaksanakan melalui pendekatan konvergensi dan sinergi
agar program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih efektif.
Pendekatan konvergensi dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan menyasar penerima
manfaat secara tepat, sedangkan sinergi diwujudkan melalui pelaksanaan program yang saling
melengkapi sehingga intervensi kepada masyarakat menjadi lebih optimal.
Ia menegaskan, TKPKD memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor, mulai dari
perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan hingga pemantauan pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan.
Karena itu, seluruh TKPKD di Lampung diminta lebih inovatif dalam mengidentifikasi berbagai persoalan
di lapangan yang berpotensi menghambat efektivitas program.
Jihan juga menekankan pentingnya validitas data penerima manfaat. Menurutnya, pemerintah kini
menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis berbagai program
bantuan agar pelaksanaannya lebih terintegrasi, efisien, dan tidak tumpang tindih.
