Melalui kemitraan tersebut, pasokan bawang merah untuk Lampung diharapkan lebih terjamin, sementara petani di Kabupaten Solok memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kepastian penyerapan hasil produksi.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Achmad P. Subarkah mengatakan, KAD menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan daerah yang memiliki surplus produksi dengan daerah yang membutuhkan tambahan pasokan.
Menurutnya, kerja sama tersebut tidak cukup hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi harus dilanjutkan dengan transaksi yang terukur dan berkesinambungan.
"Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi segera diikuti transaksi yang terukur dan berkelanjutan," ujar Achmad.
Ia menilai distribusi yang lebih efisien dapat membantu masyarakat memperoleh pasokan pangan dengan harga lebih stabil. Pada saat yang sama, petani juga mendapatkan akses pasar yang lebih luas.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026, terutama dalam memperkuat perdagangan komoditas pangan strategis antardaerah di Sumatera.
Langkah tersebut juga sejalan dengan hasil Rapat Koordinasi TPIP-TPID dan GPIPS Wilayah Sumatera pada Februari 2026 yang mendorong pengendalian inflasi secara berkelanjutan dari sisi produksi, pasokan hingga distribusi.
Implementasi awal kerja sama ditandai dengan transaksi perdana antara offtaker dari Bandar Lampung dan Metro dengan petani champion bawang merah Kabupaten Solok.
Dalam proses tersebut, PT Pos Indonesia turut dilibatkan sebagai mitra logistik untuk mendukung distribusi komoditas.
Pemkab Solok menyambut kerja sama tersebut sebagai peluang untuk memperluas kepastian pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah.
Sementara Pemkot Bandar Lampung dan Pemkot Metro menilai kemitraan dengan daerah produsen menjadi penting untuk menjaga ketersediaan pangan di wilayah yang menjadi pusat konsumsi dan aktivitas jasa.
Dalam skema kerja sama tersebut, kesepakatan G2G menjadi payung koordinasi antarpemerintah daerah. Sedangkan perjanjian B2B menjadi instrumen untuk memastikan kerja sama diterapkan dalam transaksi dengan kejelasan volume, mutu, harga, serta mekanisme distribusi.
